Tor Monitor Ketua, Anggota mau lapor ketua.
Minggu lalu saya makan siang dengan mentor saya di kantornya. Ia pernah duduk di kursi pemerintahan dan kerap bercerita tentang birokrasi serta masa-masa bekerja di dalamnya. Dari banyak obrolan, ada satu hal tentang kepemimpinan yang ia titipkan kepada saya. Konteksnya luas, sangat general, tidak spesifik pada pemerintahan, meskipun, sejujurnya, terasa sangat relevan.
Pagi ini saya membaca berita tentang pernyataan Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa Indonesia berada di peringkat pertama negara paling bahagia di dunia. Data resmi dari World Happiness Index sendiri belum dirilis, dan terus terang, saya ragu.
Titipan dari mentor saya sederhana namun tegas:
“Yang dibutuhkan pemimpin adalah kejujuran, bukan kata-kata yang menyenangkan.”
Bukan sekadar membuat atasan merasa nyaman, tetapi menyampaikan informasi yang benar dan penting bahkan ketika informasi itu tidak enak didengar. Pesan ini memang ia tujukan kepada saya secara pribadi, tetapi rasanya penting juga untuk dibaca oleh siapa pun yang berada di bawah kepemimpinan, termasuk dalam konteks pemerintahan hari ini.
Dalam literatur kepemimpinan etis, kejujuran atau integritas merupakan komponen inti dari apa yang disebut ethical leadership. Kejujuran secara konsisten dikaitkan dengan meningkatnya kepercayaan bawahan, pengambilan keputusan yang lebih bertanggung jawab, serta terciptanya budaya organisasi yang lebih sehat dan produktif. Sejumlah penelitian juga menempatkan kejujuran sejajar dengan kepedulian sosial dan komunikasi efektif sebagai faktor utama yang memengaruhi kualitas kepemimpinan.
Ini bukan rocket science. Ini pengetahuan umum. Tapi seperti biasa, hal-hal paling mendasar justru perlu diulang barangkali sebagai pengingat, atau berjaga-jaga kalau yang membaca masih bermental anak lima tahun.
Mentor saya pernah bercerita bahwa dalam birokrasi, sering kali orang justru berlomba membuat atasan merasa nyaman lewat laporan yang “baik-baik saja.” Motifnya beragam: agar promosi datang lebih cepat, reputasi naik, atau konflik tidak sampai ke meja pimpinan. Padahal, kebiasaan ini kerap berujung pada keputusan yang cacat informasi, kebijakan yang meleset, dan kegagalan organisasi karena persoalan nyata terlambat atau bahkan tidak pernah disampaikan. Dan sekali lagi, ini bukan semata persoalan pemerintahan; ini terjadi di mana-mana.
Biarlah tulisan ini menjadi pengingat bahwa sebagai pemberi informasi, kita memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekadar menyodorkan hal-hal yang menyenangkan atasan. Kita harus berani menyampaikan yang penting dan jujur, meskipun itu berarti menghadapi ketidaknyamanan, resistensi, atau kritik. Karena pada akhirnya, nilai sebuah organisasi, pemerintahan, atau tim tidak diukur dari seberapa nyaman suasananya, melainkan dari seberapa sungguh-sungguh masalah dihadapi dan diperbaiki.
